Wako Erman: Penyumbang Terbesar Laju Inflasi Adalah Transportasi

BUKITTINGGI— Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi (cost push inflation) yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah riil dan konsumsi rumah tangga.

Kebijakan Pemerintah pusat menaikkan harga BBM telah memicu kenaikan biaya angkutan umum dalam kota dan Andes juga tarif ojek online. Harga sembako di Kota Bukittinggi juga merangkak naik, sehingga menyumbang kenaikan inflasi.

Baca juga: Mendagri Wajibkan Nomenklatur Pemadam Kebakaran Jadi Dinas Tersendiri

Padahal, pada Agustus 2022 Kota Bukittinggi mengalami deflasi 0, 91 persen, namun pada Oktober naik menjadi kota dengan inflasi tertinggi dari 90 kota di Indonesia

Ditemui disela-sela rapat di Kantor Wali Kota Bukittinggi di Jalan Kusumabakti Gulai Bancah, Wali kota Bukittinggi Erman Safar tidak menampik hal itu. Selasa, (11/10/2022)

Baca juga: Bamsoet Ajak Masyarakat Patuh Bayar Pajak dan Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela

Menurut Wako Erman, penyumbang terbesar inflasi ini adalah Transportasi. Beberapa waktu yang lalu pihaknya sudah rapat dengan kepala-kepala dinas yang terkait untuk membahas formula apa yang tepat diterapkan untuk menekan laju Inflasi ini.

“Dalam waktu dekat kita akan rumuskan berapa rupiah yang akan kita subsidi dan siapa yang akan kita subsidi, apakah sopir angkot atau penumpang atau pemilik angkot, ” ungkap Erman

Baca juga: Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan Enam Duta Besar Negara Sahabat

“Untuk kelanjutannya sudah saya tugaskan Isra untuk membahas teknis penyaluran, Target saya pertengahan bulan ini sudah terealisasi, Disamping itu sudah kami utus Badan Keuangan Daerah untuk ke Mendagri untuk mengkoordinasikan formula apa yang cocok untuk diterapkan, ” terang Erman

Dari arahan Presiden, lanjut Erman, kalau ada Inflansi diperbolehkan mempergunakan Dana BTT, tapi pemerintah daerah harus mempunyai pegangan, (Landasan Hukum) Supaya dikemudian hari penyaluran ini tidak beresiko hukum yang dialami oleh ASN.(*)

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional